BOM Ada Di Kantor Kemenhub Temui Empat Tuntutan Lengkap Mereka Dalam Aksinya Besok.

Iklan Atas Semua Halaman

.

https://jejetrans.com/

Loading...

BOM Ada Di Kantor Kemenhub Temui Empat Tuntutan Lengkap Mereka Dalam Aksinya Besok.

 

BOM Ada Di Kantor Kemenhub Temui Empat Tuntutan Lengkap Mereka Dalam Aksinya Besok.


Jejenews.co.id Jakarta, Rabu 26 Juli 2022 - Besok akan hadir ribuan para pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM), mereka bersama-sama gelar aksi "Tanpa Kata” dan “Jahit Mulut” di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub).


Mereka lakukan arena Kemenhub dinilai tidak konsisten menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 12/2019 dan Keputusan Menteri (Kepmen) 548/2020, juga mereka menganggap Pemerintah melalui Kementrian Perhubungannya cuma sekedar janji-janji belaka.


" Tuntutan aksi kami ini bukan tanpa dasar, akan tetapi kami sudah mengurai bahwa perihal tarif dan pendatan yang layak sudah termaktub dalam PM 12 dan KP 548. Namun revisi tarif yang semestinya maksimal dilakukan setahun sekali tidak kunjung dilakukan dan terakhir revisi tarif dilakukan pada awal tahun 2020 ", ungkap Krisna selaku Penanggung Jawab Aksi.


Bahkan kami sudah menghitung bersama dengan Kementerian Perhubungan perihal persentase kenaikan tersebut. Kami juga beberapa kali melayangkan surat kepada Kemenhub. Kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi kongkret yang dilakukan pihak-pihak terkait, ” imbuh beliau di depan Pers (Selasa, 26/07/2022).


Setidaknya akan ada 4 tuntutan utama dari BOM dalam aksi besok. Yaitu evaluasi tarif ojol di Indonesia, revisi perjanjian yang pernah di sepakati bersama.



Empat tuntutan yang digagas, adalah:

1. Evaluasi tarik Ojek Online di Indonesia. 

2. Revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak. 

3. Cabut/revisi UU Omnibuslaw Cipta Kerja.

4. Akui dan sejahterakan Ojek Online. 


" Namun kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi kongkrit yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam hal ini ", tambah Krisna. 


“ Kami adalah Rakyat Indonesia. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dijamin oleh Konstitusi. Dan jika Kementerian Perhubungan selaku perpanjangan tangan Presiden tidak dapat menjalankan amanah Konstitusi maka ini akan jadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ", seru tutup Krisna di depan media.


Krisna berharap dengan adanya Aksi ini Tanpa Kata bisa terwujud kesejahteraan Ojek Online Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.


(Andre/Red/Jejenews)